“Seharusnya setiap keluarga mendapatkan, tapi faktanya hanya lima orang yang menerima. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah dibagi secara diam-diam itu kami sudah tidak tahu,”ujar Primus.
Tak hanya itu, pakan ternak yang seharusnya diberikan sebagai pendukung pemeliharaan babi juga tidak diterima oleh warga.
“Satu kilogram pun kami tidak terima. Padahal ada anggaran untuk pakan ternak dan vaksinasi,”tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga mengungkapkan bahwa selama ini pengelolaan dana desa hanya diumumkan melalui baliho APBDes yang dipajang di depan Kantor Desa.
“Ironisnya, pembahasan APBDes hanya melibatkan perangkat desa yang notabene memiliki hubungan emosional dengan Kepala Desa. Tidak ada keterlibatan masyarakat,”jelas Primus.
Oleh karena itu, masyarakat mendesak Inspektorat Kabupaten Malaka untuk segera mengaudit Kepala serta perangkat Desa Manumutin Silole.
Jika terbukti ada penyimpangan, mereka meminta agar kasus ini dilimpahkan ke aparat penegak hukum (APH) untuk diproses lebih lanjut.
Berdasarkan info grafis APBDes tahun 2024 yang terpampang di depan Kantor Desa Manumutin Silole, total anggaran desa mencapai Rp 1.131.009.000, dengan sub-bidang kesehatan sebesar Rp 73.790.000 untuk insentif tenaga kesehatan dan kader desa.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
