Agustinus mengatakan di Desa Lakulo, Wesey dan Forekmodok di Kabupaten Malaka terdapat data penerima manfaat yang telah berpindah penduduk namun masih terdata sebagai penerima manfaat.
“Program bagus dari Gubernur Melki-Jhoni yang didanai dari APBD 1 ini harus didukung dengan data yang valid. Saya cukup ikuti aspirasi ini dari awal dengan koordinasi dengan para kepala desa sehingga ketika nama ini keluar mudah dicroscek bersama kepala desa” tandasnya.
Untuk memastikan data lebih akurat, Agustinus mendorong pembentukan satgas pengawasan yang melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan adanya satgas, validasi data dapat lebih terkoordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
“Saya meminta dibuatkan Satgas pengawasan bansos yang melibatkan Forkopimda di daerah sehingga lebih terkodinir,” tegasnya.
Lebih jauh, Agustinus menekankan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh hanya dipandang sebagai bantuan administratif.
Menurutnya, program ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat kecil dari risiko sosial ekonomi.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
