Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara Pemerintah Kabupaten Malaka dan DPRD. Komitmen politik anggaran yang sehat tercermin dalam pembahasan dan penetapan RAPBD yang tepat waktu, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dukungan DPRD dalam percepatan dan peningkatan kualitas anggaran menjadi energi positif bagi seluruh perangkat daerah.
Kolaborasi ini membuktikan bahwa ketika eksekutif dan legislatif berjalan seirama, hasilnya adalah kebijakan anggaran yang lebih berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih dari sekadar peringkat, capaian ini membawa dampak langsung bagi masyarakat. Target penetapan APBD 2026 sebelum 31 Desember 2025 memastikan bahwa sejak 1 Januari 2026, seluruh perangkat daerah dapat langsung bekerja, menjalankan program, dan melayani masyarakat tanpa hambatan administratif.
Anggaran yang siap pakai sejak awal tahun menjadi kunci percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan pelaksanaan program prioritas kepala daerah secara optimal.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
