Kabupaten Malaka Dapat 1.464 Unit BSPS Tahun 2026

- Redaktur

Minggu, 12 Juli 2026 - 12:05 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Redaksi Editor : Redaksi
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jumlah tersebut menjadi kuota BSPS terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sekaligus menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malaka dalam memperjuangkan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Baca Juga :  Pemkab Malaka Tegaskan Komitmen Wujudkan Desa Bersih dan Lingkungan Sehat

Dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan BSPS Tahun Anggaran 2026, Wakil Bupati Malaka Henri Melki Simu hadir didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Malaka, Lorens Haba.

Keduanya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan program BSPS berjalan tepat sasaran sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima.

Keberhasilan memperoleh kuota terbesar di NTT bukanlah sesuatu yang datang begitu saja.

Berita Terkait

Tanggul di Desa Oan Mane Berikan Rasa Nyaman Bagi Warga
Bupati Malaka SBS Gelar Rapat Bersama Camat, Kades, dan BPD se-Kecamatan Laenmanen
Pemkab Malaka Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepat Penanganan Stunting
Resmi Jadi PLH Sekda, Aloysius Werang Pegang Dua Posisi Strategis di Malaka, Minta Pengendalian Internal Diperketat
Berikut Daftar Nama Pejabat yang Dilantik Bupati dan Wabup Malaka di Pantai Abudenok 
Bupati Malaka Ingatkan Pejabat Baru: Jangan Buang Waktu, Masih Ada 1.249 Hari untuk Bekerja
Lambertus Bria: Jabatan Pemerintahan adalah Amanah untuk Melayani Rakyat
Bupati Malaka Lepas 16 Relawan PMI Tahap 2 untuk Bantu Korban Gempa di Flores

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Timornesia.com

+ Gabung

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.