Selain itu, pemeriksaan dilakukan untuk mengawasi penggunaan kendaraan dinas agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan aset daerah.
Pemerintah daerah juga ingin memastikan kondisi dan kelayakan kendaraan, baik dari sisi fisik maupun administrasi.
Hal tersebut dinilai penting untuk mendukung keamanan dan kenyamanan aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alo menjelaskan, hasil pemeriksaan kendaraan dinas nantinya dapat menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan terkait pengelolaan aset.
Salah satunya adalah kebijakan penghapusan kendaraan dinas yang sudah tidak layak digunakan dan dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pemeriksaan ini juga untuk memastikan status pembayaran pajak kendaraan dinas,” ujarnya.
Pada saat yang sama, apel kendaraan dinas menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menggunakan dan merawat aset pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
