Hal ini dimaksudkan agar NTT dapat segera mengajukan usulan resmi begitu moratorium dicabut oleh pemerintah pusat.
“Sambil menunggu moratorium, kapan dicabut oleh pemerintah pusat, kita tetap proses administrasi. Ketika moratorium dicabut, kita di NTT sudah siap untuk mengusulkan,” tambahnya.
Progres administrasi ini telah dipresentasikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPRD Provinsi NTT pada Rabu, 23 April 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasilnya, DPRD memberikan dukungan penuh terhadap rencana penataan dan pemekaran desa tersebut.
Moratorium pemekaran desa diberlakukan oleh pemerintah pusat dengan pertimbangan untuk mengendalikan jumlah desa serta memastikan efektivitas pengelolaan dan pelayanan publik di tingkat lokal.
Namun, pemekaran desa juga dinilai memiliki dampak positif terhadap peningkatan layanan, pembangunan, serta tata kelola pemerintahan di daerah.
Dalam pernyataannya sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa pemekaran wilayah bukan semata soal administrasi, melainkan sebagai langkah strategis untuk mencapai kemandirian fiskal.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
