Namun, pada audit BPK atas LKPD tahun 2015, hasilnya adalah Disclaimer, atau opini tidak menyatakan pendapat.
Hal serupa kembali terjadi pada tahun 2016, yang juga merupakan tahun pertama SBS memimpin. Penyebab utamanya adalah persoalan aset hibah dari Kabupaten Induk, Belu, yang belum jelas keberadaannya, baik yang bersifat tetap maupun bergerak.
Namun, transformasi mulai terjadi secara bertahap. SBS bersama jajaran pemerintahannya melakukan penelusuran ulang terhadap aset, pembenahan sistem akuntansi, serta perbaikan akun keuangan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasilnya, pada tahun 2017 dan 2018, opini BPK meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Dan puncaknya terjadi pada LKPD Tahun Anggaran 2019, ketika untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kabupaten Malaka meraih opini WTP.
Pencapaian tersebut terasa luar biasa mengingat usia Kabupaten Malaka saat itu baru enam tahun. Bahkan, Malaka mampu melampaui sejumlah kabupaten yang usianya jauh lebih tua namun belum berhasil mencapai WTP.
Kesuksesan ini tidak berhenti di tahun 2019. Dari tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Malaka konsisten mempertahankan opini WTP.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
