Karena itu, diperlukan perhatian dan dukungan khusus dari pemerintah pusat agar daerah perbatasan dapat menjalankan pembangunan dan pelayanan publik secara optimal.
Usulan kedua berkaitan dengan digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Wakil Bupati meminta agar dukungan pemerintah pusat diperkuat melalui penyediaan sistem digital, pelatihan sumber daya manusia (SDM), serta pendampingan teknis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini dinilai penting untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber-sumber PAD.
Selanjutnya, Wakil Bupati Malaka mengusulkan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah.
Integrasi tersebut diperlukan untuk membantu pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi secara lebih akurat.
Dengan adanya data yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui potensi penerimaan secara lebih tepat dan menyusun strategi peningkatan PAD berdasarkan data yang valid.
Usulan berikutnya adalah agar pemerintah pusat memberikan reward atau penghargaan bagi daerah yang berhasil meningkatkan PAD melalui inovasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
