Ia menegaskan, para kepala daerah akan tetap memperjuangkan tambahan kapasitas fiskal demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, dalam arahannya memaparkan sejumlah fakta terkait kondisi keuangan daerah, termasuk aspek pendapatan dan belanja pemerintah daerah.
Agus Fatoni menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, baik yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer ke daerah, maupun pembiayaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah juga menjadi perhatian pemerintah pusat.
Seminar nasional ini turut dihadiri perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Sosial.
Sejumlah kepala daerah dari NTT juga hadir, di antaranya Bupati Sabu Raijua, Bupati Rote Ndao, Bupati Sumba Timur, Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Bupati Sumba Barat Daya, Bupati Manggarai Timur, Wakil Bupati Ende, serta beberapa wakil bupati lainnya dari berbagai kabupaten di NTT.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
