“Ada ruang yang diberikan undang-undang kepada peserta Pemilu untuk mengajukan permohonan sengketa. Prosesnya dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka memberikan koreksi sebelum hasil Pemilu ditetapkan. Fungsinya adalah untuk melindungi peserta Pemilu dalam tahapan,” jelas Melpy.
Ia juga menegaskan bahwa permohonan penyelesaian sengketa tidak dapat diajukan oleh orang perorangan di luar kapasitas yang ditentukan undang-undang, tetapi harus diajukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagai peserta Pemilu.
Salah satu persyaratan penting dalam pengajuan sengketa proses adalah adanya objek sengketa berupa keputusan KPU atau jajaran penyelenggara Pemilu yang berpotensi merugikan peserta Pemilu.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain membahas persyaratan dan objek permohonan sengketa, Melpy turut menguraikan sejumlah faktor yang dapat memengaruhi munculnya sengketa proses Pemilu.
Faktor tersebut antara lain adanya kerugian yang dialami peserta Pemilu, kompleksitas persyaratan, perbedaan penafsiran terhadap ketentuan undang-undang, serta regulasi yang berpotensi menimbulkan beragam persepsi.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya


Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe













